TAWARAN PERATURAN MOFKIP UMSURABAYA DARI BK

PERATURAN MASA ORIENTASI MAHASISWA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS MUHAMMMADIYAH SURABAYA
NOMOR:

TENTANG
PENGENALAN  FKIP AWAL KULIAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
1. Pengenalan Kampus Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surabaya dikenal dengan nama Masa Orientasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UMSurabaya yang selanjutnya disebut MOFKIP UMSurabaya adalah rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh BEM FKIP UMSurabaya dalam rangka penyambutan mahasiswa baru.
2. Dewan Legislatif Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UMSurabaya yang selanjutnya disebut DLM FKIP UMSurabaya adalah lembaga legislatif mahasiswa di tingkat fakultas.
3. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UMSurabaya yang selanjutnya disebut BEM FKIP UMSurabaya adalah lembaga eksekutif mahasiswa di tingkat fakultas yang dipimpin oleh seorang ketua BEM FKIP.
4. Bimbingan Konseling MOFKIP yang selanjutnya disebut BK adalah Panitia MOFKIP yang berfungsi sebagai badan peradilan sekaligus pengawas dalam pelaksanaan MOFKIP
5. Steering Committee yang selanjutnya disebut SC adalah Panitia MOFKIP yang dibentuk oleh Ketua BEM FKIP UMSurabaya yang bertugas menyusun konsep MOFKIP.
6. Organizing Committee yang selanjutnya disebut OC adalah Panitia MOFKIP yang dibentuk oleh SC yang bertugas melaksanakan MOFKIP sesuai konsep yang telah disusun oleh SC.
7. Koordinator Pendamping MOFKIP adalah pengawas pendamping yang dibentuk dari perwakilan masing-masing HIMAPRODI di lingkungan FKIP UMSurabaya di luar Panitia MOFKIP yang berfungsi mengawasi pelaksanaan MOFKIP yang berkedudukan dibawah BK.
8. Peserta adalah mahasiswa baru FKIP UMSURABAYA dan atau mahasiswa FKIP UMSURABAYA yang telah mendaftarkan diri untuk mengikuti MOFKIP.

Pasal 2
MOFKIP berdasarkan religiusitas, moralitas, rasionalitas, kebebasan intelektual, partisipasi, kepedulian dan keilmuan.

Pasal 3
MOFKIP Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UMSurabaya dilaksanakan satu tahun sekali bertempat di lingkungan FKIP UMSURABAYA dan sekitarnya.

BAB II
PANITIA MOFKIP

Pasal 4
Panitia MOFKIP terdiri atas:
1) Ketua BEM FKIP UMSURABAYA
2) Bimbingan Konseling MOFKIP (BK)
3) Steering Committee (SC)
4) Organizing Committee (OC)

BAB III
STRUKTUR DAN MEKANISME KEANGGOTAAN PANITIA

Pasal 5
Ketua BEM FKIP UMSURABAYA adalah penanggung jawab atas pelaksanaan MOFKIP.

Pasal 6
1. MP merupakan badan peradilan yang juga menjalankan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan MOFKIP.
2. Keanggotaan MP berjumlah 3 (Tiga) orang yang terdiri atas 3 wakil dari HIMAPRODI FKIP UMSURABAYA.

Pasal 7
Kriteria anggota MP :
a. Dikenal baik di kalangan mahasiswa FKIP.
b. Berpengalaman dalam kepengurusan lembaga mahasiswa di FKIP.
c. Memahami konsep MOFKIP secara menyeluruh dari Panitia MOFKIP.
d. Memiliki tanggung jawab dan komitmen tinggi terhadap keberlangsungan MOFKIP FKIP.

Pasal 8
1. SC bertanggung jawab kepada Ketua BEM FKIP UMSURABAYA.
2. Keanggotaan SC ditentukan oleh Ketua BEM FKIP UMSURABAYA.

Pasal 9
1. OC bertanggung jawab kepada SC.
2. Ketua OC merupakan anggota SC.
3. Keanggotaan OC ditentukan oleh ketua OC dengan pertimbangan SC secara terbuka.

BAB IV
PEMBENTUKAN PANITIA MOFKIP

 

Pasal 10
1. Pembentukan SC mendahului pembentukan Panitia MOFKIP yang lain.
2. Pembentukan  dan OC dilakukan dalam waktu yang berdekatan guna optimalisasi fungsi pengawasan BK dan penjagaan terhadap Peraturan MOFKIP.

BAB V
HAK, KEWENANGAN, DAN KEWAJIBAN PANITIA MOFKIP

Pasal 11
1. Ketua BEM FKIP UMSURABAYA berkewajiban untuk menyelenggarakan MOFKIP seperti yang telah dilaksanakan oleh BEM FKIP UMSURABAYA periode sebelumnya.
2. Ketua BEM FKIP UMSURABAYA berhak :
a. memberi masukan kepada BK terkait dengan masalah yang terjadi dalam MOFKIP.
b. meminta keterangan kepada SC atas penyimpangan terhadap Peraturan MOFKIP dalam hal penyusunan dan penjagaan konsep MOFKIP.
c. meminta keterangan kepada SC atas penyimpangan yang dilakukan OC dalam pelaksanaan MOFKIP.

Pasal 12
1. BK berkewajiban dan berwenang untuk :
a. Menerima, memeriksa, mengadili, dan memutuskan masalah antar Panitia, internal Panitia, antar peserta dan Panitia, dan antar peserta.
b. Mengawasi pelaksanaan MOFKIP dengan berkoordinasi dengan coordinator Pendamping MOFKIP guna penjagaan terhadap Peraturan MOFKIP.
c. Mempertimbangkan masukan yang diberikan oleh Panitia, coordinator pendamping MOFKIP, dan peserta.
d. Menjalankan proses peradilan dengan mempertimbangkan asas keadilan, kemanusiaan, dan kemanfaatan berdasarkan Undang-Undang MOFKIP.
e. Menyusun tata tertib pelaksanaan MOFKIP secara umum bersama Panitia yang lain.
2. MP berhak :
a. Meminta penjelasan dari pihak-pihak terkait dalam penyelesaian masalah yang terjadi
b. Melakukan penyelidikan terhadap sengketa yang terjadi.
c. Menyelesaikan masalah yang terjadi antar Panitia MOFKIP dengan peserta.

Pasal 13
1. SC berkewajiban untuk :
a. Menyusun konsep secara umum, mengarahkan, dan mengawasi penyelenggaraan MOFKIP agar sesuai dengan konsep yang telah disusun.
b. Bertanggung jawab kepada Ketua BEM FKIP UMSURABAYA.
2. SC berwenang untuk :
a. Meminta penjelasan kepada OC tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan MOFKIP.
b. Memberi pertimbangan kepada OC tentang hal-hal yang berkaitan dengan konsep MOFKIP.
c. Mengawasi pelaksanaan MOFKIP yang dilaksanakan oleh OC dalam upaya penjagaan konsep MOFKIP yang telah disusun.
3. SC berhak :
a. Memberi pertimbangan kepada OC yang bersifat konseptual terhadap hal-hal yang belum diatur.
b. Bersama dengan BK, memberi pertimbangan mengenai jenis-jenis pelanggaran yang belum diatur dalam Undang-Undang MOFKIP.
c. Memberi masukan kepada MP berkaitan dengan proses peradilan.

Pasal 14
1. OC berkewajiban untuk :
a. Melaksanakan MOFKIP sesuai dengan konsep yang telah disusun oleh SC.
b. Memberi penjelasan tentang hal yang berkaitan dengan pelaksanaan konsep MOFKIP apabila diminta SC.
c. Mematuhi tata tertib panitia MOFKIP.
d. Menaati dan melaksanakan keputusan BK.
2. OC berhak untuk :
a. Meminta penyelesaian kepada BK bila terjadi sengketa dengan peserta.
b. Meminta penjelasan terhadap SC tentang hal-hal yang berkaitan dengan konsep MOFKIP.
c. Menyusun tata tertib peserta MOFKIP atas pertimbangan SC yang ditetapkan oleh ketua BEM FKIP UMSURABAYA

BAB VI
PESERTA

Pasal 15
1. Peserta berkewajiban :
a. Mengikuti minimal 75% acara yang telah ditentukan dengan sungguh-sungguh dan bersikap sopan.
b. Menjaga kelancaran jalannya acara MOFKIP.
c. Mentaati Peraturan MOFKIP dan tata tertib MOFKIP.
d. Mentaati dan menghormati keputusan BK.
2. Peserta berhak untuk :
a. Mengadukan ke BK bila terjadi permasalahan dengan Panitia MOFKIP, dalam hal ini adalah OC.
b. Meminta penjelasan dan tugas tentang instruksi yang diberikan.
c. Mendapat keringanan dari OC apabila memiliki gangguan kesehatan dengan melaporkan ke OC dengan membawa surat keterangan dokter atau alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
d. Menyatakan keluar dan tidak mengikuti proses MOFKIP setelah mendapat izin dari panitia.
e. Menolak instruksi dari OC apabila instruksi tersebut bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan.

BAB VII
KOORDINATOR PENDAMPING MOFKIP

Pasal 16
1. Pengawas MOFKIP terbentuk dari perwakilan HIMAPRODI di lingkungan FKIP yang telah ditunjuk untuk memnjalankan amanah sebagai Koordinator Pendamping
3. Koordinator Pendamping MOFKIP mulai aktif bekerja dari pembentukan sampai berakhirnya acara MOFKIP.
4. Kedudukan Koordinator Pendamping MOFKIP berada di bawah MP sebagai pelaksana fungsi pengawasan.
5. Koordinator Pendamping MOFKIP berkewajiban :
a. Menjaga ketertiban dan kelancaran jalannya MOFKIP.
b. Pengawas wajib memakai tanda pengenal yang jelas.
6. Pengawas MOFKIP berhak :
a. Ikut secara aktif mengawasi pelaksanaan MOFKIP.
b. Melaporkan pelanggaran atau sengketa antar Panitia, internal Panitia, antar peserta dan Panitia, serta antar peserta.
c. Pelaporan ditujukan kepada MP.
7. Pengawas MOFKIP tidak dibenarkan mengintervensi jalannya acara MOFKIP.

BAB VIII
PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 17
1. Pelanggaran yang dilakukan peserta dibedakan menjadi :
a. Pelanggaran ringan.
b. Pelanggaran berat.

2. Pelanggaran ringan berupa :
a. Terlambat hadir kurang dari 15 menit.
b. Tidak menggunakan atribut yang ditentukan.
c. Tidak melaksanakan tugas yang ditentukan, maksimal 2 macam.
3. Pelanggaran berat berupa
a. Terlambat lebih dari 15 menit dengan alasan yang tidak dapat diterima.
b. Meninggalkan lokasi MOFKIP tanpa izin penanggung jawab acara yang sedang berlangsung atau ketua panitia.
c. Tidak melaksanakan tugas lebih dari 2 macam.
d. Adanya bentrok fisik pada saat pelaksanaan MOFKIP.
e. Melakukan perbuatan pidana.
f. Membawa dan mengonsumsi rokok pada saat pelaksanaan MOFKIP.
g. Membawa senjata api, senjata tajam, narkoba, dan minuman beralkohol.
h. Berkata tidak jujur dan atau bertindak curang.
4. Jenis pelanggaran yang belum diatur di dalam UU MOFKIP akan diatur dalam tata tertib MOFKIP.

Pasal 18
1. Sanksi yang diberikan tidak berupa hukuman fisik.
2. Sanksi berupa hukuman yang bersifat mendidik intelektual mahasiswa dan harus dapat dipertanggungjawabkan.
3. Sanksi tidak berupa tekanan mental yang tidak mampu diterima atau dilaksanakan oleh peserta secara wajar dan menimbulkan efek secara fisik maupun psikis.
4. Sanksi yang diberikan tidak merendahkan peserta baik berupa makian maupun dalam bentuk lain.
5. Sanksi yang diberikan harus dapat dijelaskan secara rasional.
6. Ketentuan sanksi yang belum diatur disini akan diatur dalam tata tertib MOFKIP.

BAB IX
PENEGAKAN HUKUM

Pasal 19

1. Laporan dapat diajukan oleh :
a. Ketua BEM FKIP UMSURABAYA
b. SC
c. OC
d. Koordinator Pendamping MOFKIP
e. Peserta
2. Laporan diajukan kepada BK

Pasal 20
1. Laporan disampaikan secara lisan atau tulisan yang berisi :
a. Identitas pelapor
b. Waktu dan tempat kejadian
c. Identitas pelanggar
d. Identitas saksi
e. Uraian kejadian
2. Laporan sebagaimana yang dimaksud pada nomor (1) disampaikan kepada MP selambat-lambatnya 2 jam sejak terjadinya pelanggaran atau sengketa dalam MOFKIP.

Pasal 21
BK menyelesaikan pelanggaran atau sengketa melalui tahapan sebagai berikut :
a. Menghadirkan pelapor atau pihak-pihak yang bersengketa
b. Menunjukkan sekurang-kurangnya dua bukti atas pelanggaran atau sengketa.

BAB X
PENUTUP

Pasal 22
Peraturan  ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Disahkan di Sekretariat BEM FKIP UMSURABAYA
Pada tanggal:

Pukul:
 

BK MOFKIP UMSURABAYA

(…………….)                                    ( …………………)                        (……………)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: